LPPM Inkadha dan BRIDA Sumenep Bekerja Sama Perkuat Administrasi Desa

SUMENEP, LPPM INKADHA — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Kariman Wirayudha (Inkadha) Sumenep Madura resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep. Melalui kemitraan ini, LPPM Inkadha dipercaya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat bertema Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun fokus utama dari kegiatan pekerjaan ini mengusung judul "Penguatan Kapabilitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Digitalisasi Administrasi dan SOP Pelayanan Publik di Kecamatan Kota Sumenep". Pelaksanaan program secara resmi dimulai berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/1.02/SPMK/207/2026 tertanggal 29 Juni 2026, dengan alokasi waktu kegiatan yang berlangsung sejak 12 Mei 2026 hingga 18 September 2026.

Program pengabdian ini dilaksanakan secara terstruktur dan intensif di 2 desa sasaran wilayah Kecamatan Kota Sumenep guna memastikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur desa. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan Term of Reference (TOR) dan proposal sebagai bentuk penajaman konsep, sasaran, serta indikator keberhasilan program bersama tim ahli dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan penggalian data awal yang diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 pada tanggal 5 Agustus 2026 untuk memetakan masalah administrasi dan mengidentifikasi kebutuhan tata kelola pelayanan. Tahapan ini dilanjutkan dengan FGD 2 pada tanggal 10 September 2026 yang berfokus merumuskan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kerangka digitalisasi. Kedua tahapan FGD ini melibatkan partisipasi aktif lintas sektor yang dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep.

Sebagai puncak eksekusi program, LPPM Inkadha menggelar pelatihan digitalisasi administrasi dan SOP pelayanan publik, dilanjutkan dengan pendampingan aparatur desa secara intensif di lapangan. Melalui pendampingan ini, 2 desa sasaran berhasil memperoleh luaran konkret berupa kemampuan mengoperasikan aplikasi SRIKANDI yang terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), serta penetapan SOP pelayanan publik yang sah dan dilegitimasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Seluruh rangkaian pengabdian ini diakhiri dengan penyusunan laporan akhir serta penyerahan dokumen Policy Brief, Pedoman Teknis Operasional, dan Dokumentasi Bersama Pokmas.

Rektor Institut Kariman Wirayudha (Inkadha) Sumenep, Zainollah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kemitraan strategis antara LPPM Inkadha dan BRIDA Kabupaten Sumenep ini.

"Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh BRIDA Kabupaten Sumenep kepada LPPM Inkadha. Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma, di mana riset dan pengabdian akademisi Inkadha hadir secara langsung memberikan solusi bagi tata kelola pemerintahan di tingkat desa," ujar Zainollah.

Lebih lanjut, Rektor berharap agar dokumen serta luaran yang dihasilkan dari program pengabdian ini dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

"Keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI berbasis TTE BSrE serta lahirnya Perdes dan Perkades SOP pelayanan di 2 desa ini merupakan pijakan penting. Kami berharap tata kelola administrasi yang efisien dan akuntabel ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah di desa-desa lainnya," pungkasnya.

Kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Diskominfo, DPMD, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mempertegas peran Inkadha Sumenep sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong efisiensi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di tingkat desa. Hasil pengabdian ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi BRIDA Sumenep dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan riset (evidence-based policy) di Kabupaten Sumenep.